Menakar Arah Komunikasi Presiden Jilid Kedua: Jadilah “Pembisik” Pimpinan

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Pesan ini pula yang menjadi pekerjaan rumah prioritas Widodo Muktiyo saat ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika menggantikan R. Niken Widiastuti, akhir September 2019.

Sebagai juru bicara pemerintah, Ditjen IKP Kemenkominfo berperan penting dalam menyiapkan, melaksanakan, hingga mengonsolidasikan semua kebijakan pemerintah. Untuk selanjutnya, didesiminasikan kepada seluruh kementerian, lembaga dan daerah. Disamping itu, Widodo dan tim juga bertanggung jawab merajut harmoni komunikasi pemerintahan kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Lebih jauh memaknai pesan Presiden, Widodo mengatakan, humas pemerintah harus profesional dan berpegang teguh pada prinsip quality on top of quantity. Artinya, humas pemerintah tidak hanya sekadar mengirim pesan, tetapi mampu memberi makna pada pesan yang disampaikan sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. “Dalam menyampaikan pesan, humas jangan hanya sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi harus mampu meyakinkan bahwa pemerintah telah memberikan kontribusi, kebermanfaatan, serta keberpihakannya kepada rakyat,” ujarnya saat ditemui PR INDONESIA di kantor Kemenkominfo di Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Humas yang profesional juga bermakna, siapapun presiden atau menteri yang menjabat, humas akan senantiasa bekerja dengan hati demi mencapai tujuan bersama seperti yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Yakni, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ia juga mengajak seluruh humas pemerintah agar jangan cepat puas ketika telah melakukan sesuatu dinilai lebih baik dari sebelumnya. Tapi, humas harus lebih baik dibandingkan yang lain. “Saya menerjemahkan pesan Presiden ini bahwa kita harus lebih baik dibandingkan PR swasta. Terlebih dari cara berpikir dan percaya diri,” ujar Ketua Bakohumas ini.

Aktif Bermedsos

Mantan Wakil Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu juga menyoroti kondisi dunia maya saat ini bagaikan ilalang kering yang mudah terbakar. Maksudnya, dipenuhi dengan hoaks dan berita bohong. Untuk itu, humas harus mampu menanami lahan tersebut dengan rumput hijau atau konten positif setiap hari. Karena hal itulah, ia mewajibkan kepada seluruh jajaran humas pemerintah untuk memiliki akun di tiga platform media sosial. Di setiap medsos, minimal mempunyai 500 pengikut. Yang bersangkutan juga wajib mengunggah konten berisi pengetahuan/informasi positif minimal sehari sekali. Ia meyakini cara tersebut ampuh memengaruhi cara berpikir publik. “Ibarat kalau kita banyak mengonsumsi buah dan sayur, tubuh menjadi sehat. Sebaliknya, jika kita terlalu banyak makan junk food, perut terasa mual,” ujarnya seraya mengimbau kepada humas pemerintah untuk tidak perlu takut kekurangan berita positif.

Kepada seluruh humas pemerintah ia berpesan agar membangun pola pikir, passion dan bangun kebanggaan  sebagai seorang humas. “Menjadi humas pemerintah jangan berkecil hati. Justru, kita harus bangga. Karena dengan menjadi humas berarti kita memiliki peran strategis yang berimplikasi pada kebijakan yang lebih luas,” ujarnya bersemangat.

Selain itu, ia juga mengimbau agar humas jangan hanya bercerita tentang hal-hal teknis. Humas harus berada di ring satu dan menjadi “pembisik” pimpinan. Humas juga harus terus mengasah kompetensi dan meningkatkan performa layaknya humas swasta. “Dan, dia harus bahagia di mana pun berada,” tutupnya. (ais)