Humas Pemerintah dan Kecerdasan Buatan

PRINDONESIA.CO | Senin, 11/10/2021
Kompetensi humas membutuhkan kombinasi unik antara intuisi, nalar, empati, emosi, serta kreativitas yang tidak terbatas serta humanis. Hal-hal tersebutlah yang menjadi keterbatasan atau tidak dimiliki mesin AI.
Dok.Istimewa

Hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak bisa mengelak dari terpaan Industri 4.0, termasuk bidang kehumasan. Untuk itu, praktisi humas perlu memiliki kompetensi yang sesuai sehingga mampu berhadapan dengan Industri 4.0. Salah satu tantangan paling nyata adalah penggunaan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Oleh: Sherly Julianti, Pranata Humas BPPT, Anggota DPP Iprahumas Indonesia.

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Di Indonesia sendiri terdapat beberapa tantangan untuk mengembangkan kecerdasan buatan. Tantangan tersebut mulai dari kesiapan regulasi yang mengatur etika penggunaan, kesiapan tenaga kerja, kesiapan infrastruktur dan data pendukung pemodelan, hingga tantangan kesiapan industri dan sektor publik dalam mengadopsi inovasi AI.

Terkait kesiapan tenaga kerja/SDM di era industri 4.0, jelas diperlukan capacity building tentang teknologi Artificial Intelligence. Hal ini supaya SDM dapat mengolah informasi/ data menjadi ouput yang harus dikomunikasikan, dan selanjutnya dieksekusi baik oleh manusia atau peralatan untuk menghasilkan impact. Lalu bagaimana dengan kesiapan humas pemerintah di era AI? Apakah sudah mumpuni menggunakan AI?

Bagaimana pula humas pemerintah menyiapkan diri terhadap kecerdasaan buatan? Tentunya humas pemerintah dituntut lebih kreatif. Mengasah skill, memahami karakter digital yang perlu dikembangkan dalam diri. Mengutip dari buku Public Relations in the Era of Artificial Intelligence (AI), Bagaimana Big Data & AI Merevolusi Dunia Public Relations, karya Nurlaela Arief, dikatakan bahwa kecerdasan buatan merupakan suatu perangkat lunak atau komputer dengan mekanisme untuk belajar.