.jpeg&w=750)
Pandemi COVID-19 tidak hanya soal kesehatan, tapi juga mengguncang sektor ekonomi. Merespons kondisi tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP), berkomitmen membantu masyarakat serta pelaku usaha yang terdampak. Salah satunya melalui insentif pajak.
JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Sesuai PP No. 23 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan insentif perpajakan. Kebijakan memberi keringanan bagi Wajib Pajak (WP) itu bertujuan mendukung percepatan penanganan COVID-19 sekaligus pemulihan ekonomi nasional (PEN). Program bertajuk “Insentif Pajak dalam PEN” tersebut sekaligus bagian dari komitmen DJP menerapkan environmental, social, governance (ESG), khususnya aspek sosial.
Menurut Dwi Astuti Kasubdit Humas DJP di hadapan dewan juri IDEAS, Kamis (16/6/2022), pajak dapat berperan aktif sebagai salah satu kebijakan counter cyclical atau mengambil pendekatan sebaliknya. Maksudnya, meningkatkan pengeluaran dan memangkas pemungutan pajak ketika sedang dalam masa resesi. Tentu, melalui keseimbangan fungsi anggaran.
- BERITA TERKAIT
- Navigator Strategis di Tahun Politik
- Saatnya PR Unjuk Gigi di Masa Pemilu
- Pemilu dan Tren Isu yang Memengaruhi Strategi PR
- Top Isu yang Wajib Diwaspadai Humas Pemerintah Sepanjang 2024
- Pentingnya PR Membangun Narasi untuk Bumi yang Lebih Baik