Konsultan komunikasi politik berperan menguatkan demokrasi, bukan malah melakukan praktik-praktik komunikasi yang menyesatkan apalagi membuat propaganda.
JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Bagi negara demokrasi seperti Indonesia, pemilihan umum (pemilu) merupakan pesta bagi rakyat Indonesia. Demikian menurut Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto saat diwawancara PR INDONESIA secara virtual, Sabtu (11/2/2023).
Sebab, kata pria yang juga merupakan analis komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah ini, selain memilih presiden dan wakil presiden, rakyat juga akan memilih anggota legislatif seperti DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota. Adapun pelaksanaannya kali ini akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Tak sampai di situ, rakyat juga akan memilih langsung kepala daerahnya lewat Pilkada Serentak tanggal 27 November 2024.
Adanya berbagai regulasi juga menambah kompleksitas pemilu. Salah satunya, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Selain itu, ada juga sistem pemilu proporsional terbuka yang membuat pemilih dapat langsung memilih calon wakil-wakil legislatif. Sementara dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politik dan wakil legislatif akan ditentukan oleh partai bersangkutan
- BERITA TERKAIT
- Komunikasi Publik di Persimpangan: Tantangan dan Peluang Pemerintahan Baru
- Mengelola Komunikasi Publik IKN dalam Masa Transisi
- Komunikasi Publik IKN: Membangun Sinergi Semua "Stakeholder"
- Komunikasi Publik IKN: Tampak Belum Kompak
- Komunikasi Publik IKN: Mengukur Dampak Sosial dan Ekonomi