Empat Prinsip Dasar GPR Hadapi Media

JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Menurut pengamat media, Nina Mutmainah Armando, perlu sikap kehati-hatian dari humas saat merespons suatu isu yang berpotensi mengancam reputasi lembaga. Hal ini dilatarbelakangi oleh peran humas sebagai juru bicara lembaga. “Itu artinya, segala informasi yang keluar dari dirinya akan dipandang sebagai sikap pemerintah,” katanya. Yang disayangkan, Nina mengamati humas pemerintah justru cenderung reaktif, terutama dalam beberapa waktu terakhir jelang Pilpres. “Jika kondisi ini terus berlanjut akan sangat membahayakan. Karena humas yang berkomunikasi dengan gaya reaktif umumnya hanya berdasarkan informasi yang belum dihimpun secara utuh,” katanya. Nantinya, komunikasi bukannya menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru.

Lantas, Nina membagikan empat prisip dasar yang harus diterapkan oleh PR saat berbicara di hadapan publik ataupun media. 

Tampil saat Dibutuhkan

Pertama, kata Nina, tampillah pada saat perlu. Dalam hal ini, humas harus cerdas memilah dan menilai konteks mana yang tepat untuk direspons, atau sebaliknya, diabaikan. Tak kalah penting, humas harus mau mendengar dan mempunyai kemampuan bicara yang baik sehingga pesan dapat lebih mudah diterima publik. Harapannya, agar terbangun image positif.

Kenali Platform

Kedua, pahami karakter media yang digunakan sebagai sarana memperbaharui informasi. “Ingat, salah satu karakter media baru adalah interaktivitas,” ujarnya. Mengingat pentingnya keterbukaan informasi publik di era sekarang ini, kegiatan memperbaharui tampilan situs resmi dengan informasi-informasi terkini dan interaktif menjadi sesuatu yang dinantikan oleh masyarakat.

Pandai Menempatkan Diri

Ketiga, mampu menempatkan diri ketika berbicara di hadapan publik. Disamping humas harus tetap terbuka tentang apa yang terjadi, tetapi juga harus cukup asertif, dan di saat yang sama dapat meredam emosi.

Kuasai Data dan Fakta

Terakhir, humas sebagai garda terdepan lembaga, hendaknya saat berbicara harus berdasarkan fakta dan disertai data. “Humas bertanggung jawab mencerdaskan masyarakat dan tidak membuat publik terjebak dalam debat kusir atas kesimpangsiuran suatu informasi,” imbuh Nina. Lainnya, humas harus meningkatkan kompetensi dengan cara menguasai data, serta banyak bergaul dengan dunia luar.  (ais)

Selengkapnya baca PR INDONESIA versi cetak dan SCOOP edisi 47/Februari 2019. Hubungi Sekhudin: 0811-939-027, [email protected]