Keberhasilan program vaksinasi COVID-19 ditentukan oleh dukungan dan partisipasi masyarakat. Berbagai strategi komunikasi disusun oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mencapai tujuan tersebut.
JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Tampaknya upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk dapat mencapai keberhasilan program vaksinasi COVID-19 harus menempuh jalan panjang dan berliku. Pasalnya, hasil survei Kemenkes dan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI), dengan dukungan UNICEF dan WHO tahun 2020 tentang penerimaan Vaksin COVID-19 menunjukkan, meski ada 74 persen responden yang menyatakan tahu tentang vaksin dan 65 persen responden yang bersedia menerima vaksin jika disediakan pemerintah, namun masih ada 20 – 30 persen responden yang ragu-ragu untuk menerima vaksin COVID-19. Serta, delapan persen responden yang menolak.
Padahal, kata Siti Nadia Tarmidzi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes yang juga merupakan satu dari lima Juru Bicara Vaksin COVID-19 yang ditunjuk pemerintah, program nasional vaksinasinasi COVID-19 harus mendapat dukungan dari seluruh masyarakat. Sebab, jika hanya sebagian kecil dari masyarakat yang menerima vaksin COVID-19, penyakit ini masih bisa tetap menyebar dan menulari masyarakat.
“Walaupun ada beberapa anggota masyarakat yang kebal, namun karena jumlahnya masih sangat sedikit, tidak akan mampu membuat perlindungan secara kelompok,” katanya saat menjadi pembicara di acara virtual yang bertajuk “Vaksinasi Massal dalam Aspek Komunikasi”, Rabu (20/1/2021).
- BERITA TERKAIT
- Komunikasi Publik di Persimpangan: Tantangan dan Peluang Pemerintahan Baru
- Mengelola Komunikasi Publik IKN dalam Masa Transisi
- Komunikasi Publik IKN: Membangun Sinergi Semua "Stakeholder"
- Komunikasi Publik IKN: Tampak Belum Kompak
- Komunikasi Publik IKN: Mengukur Dampak Sosial dan Ekonomi