Pendekatan sosiologi, teknologi, serta hukum merupakan tiga instrumen penting yang harus dimiliki negara untuk mengendalikan masifnya perkembangan hoaks di tanah air.
JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Mariam F. Barata tak memungkiri karakteristik masyarakat Indonesia yang cenderung tidak melakukan pengecekan sumber dan kebenaran terhadap berita yang sebenarnya.
Bahkan, masyarakat lebih suka mencari kebenaran sesuai dengan persepsi yang ada di benaknya. Hal ini terjadi karena mereka pada awalnya tidak melakukan proses pengecekan kebenaran suatu berita/informasi, hingga akhirnya terjebak secara terus-menerus mendapatkan informasi yang direkayasa atau informasi yang memutarbalikkan fakta. Selain itu, rendahnya tingkat literasi masyarakat juga menjadi penyebab hoaks tumbuh subur di Indonesia.
Situasinya makin rumit karena dewasa ini hoaks dibungkus sedemikian rupa menggunakan pendekatan sentimen ideologi, agama, hingga kesukuan. Sehingga, masyarakat mudah terpapar dan menganggap informasi tersebut adalah sebuah kebenaran
- BERITA TERKAIT
- Mengelola Komunikasi Publik IKN dalam Masa Transisi
- Komunikasi Publik IKN: Membangun Sinergi Semua "Stakeholder"
- Komunikasi Publik IKN: Tampak Belum Kompak
- Komunikasi Publik IKN: Mengukur Dampak Sosial dan Ekonomi
- Komunikasi Publik IKN: Kepercayaan adalah Kunci