Arahan Presiden Joko Widodo yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan refocussing kegiatan serta realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, membuat PRIME COMM Public Relations kehilangan hampir 80 persen kliennya.
JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Hal ini dikarenakan agensi PR yang lahir pada tahun 2014 itu memang memiliki spesialisasi mengelola komunikasi di sektor pemerintah daerah. Terutama, yang kaitannya dengan promosi city branding dan calender of event untuk mengangkat potensi-potensi daerah. Sebut saja, pariwisata, kesenian, budaya, ekonomi kreatif, hingga UMKM.
Meski usianya masih terbilang muda, tetapi jejaring mereka terhadap humas pemda di hampir seluruh wilayah dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, hingga NTB, tak perlu diragukan. Mereka juga sudah mampu menjalin kolaborasi dengan berbagai program televisi nasional. Menurut CEO PRIME COMM Public Relations Atang Fauzi, semua itu berangkat dari niat mulia. “Kami ingin berkontribusi membangun personal branding, city branding, sehingga branding Indonesia dikenal baik di mancanegara,” katanya kepada PR INDONESIA, Kamis (14/10/2021).
PRIME COMM mengalami masa kejayaannya di tahun 2017 hingga awal Maret 2020. Saat COVID-19 masuk ke Indonesia, misalnya, mereka sebenarnya sedang menangani banyak program city branding di Bali.
- BERITA TERKAIT
- Komunikasi Publik di Persimpangan: Tantangan dan Peluang Pemerintahan Baru
- Mengelola Komunikasi Publik IKN dalam Masa Transisi
- Komunikasi Publik IKN: Membangun Sinergi Semua "Stakeholder"
- Komunikasi Publik IKN: Tampak Belum Kompak
- Komunikasi Publik IKN: Mengukur Dampak Sosial dan Ekonomi